Gambar Kerusuhan di tanjung Priok:
Berikut berita kerusuhan yang terjadi di Tanjung Priok:
JAKARTA (Pos Kota) – Pasca kerusuhan penertiban makam Mbah Priuk atau yang dikenal Habib Hasan Al Haddad, Rabu (14/4) lalu, disesalkan oleh 12 tokoh masyarakat Tanjung Priok. Untuk itu, sebelas tokoh Tanjung Priok yakni Saiful Anwar, TB Romli, H, Masnyur, Yapto Sendra, H Abdul Gani, Syukur Achmi, H. Amir R Tanjung, Yusron JB, Saleh Masyhall, Andi Sabarudin, dan H Adbul Muin mengutuk tindakan anarkis yang dilakukan anggota Satpol PP.
Salah satu tokoh, Sabri Saiman, mengatakan aksi kerusuhan Priok jilid II tersebut, sebagai kekecewaan masyarakat Tanjung Priok. Selain itu juga, pihaknya pun meminta agar tidak memanfaatkan anak-anak dalam tragedi tersebut dari pihak lainnya. Sebab peristiwa berdarah tangung Priok jilid II, telah menelan korban yang sangat banyak, dan tidak semata-mata urusan Mbah Priuk.
Namun adalah akumulasi ketidakpuasan masyarakat Jakarta Utara terhadap praktek Tata Kelola Pelabuhan Tanjung Priok dan perusahaan konglomorasi lainnya. Tokoh masyarakat Tanjung Priok pun, mendesak Gubernur DKI Jakarta, Menteri BUMN termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menijau ulang Implementasi Tata Kelola Pemerintahaan dan Tata Kelola Perusahaan. Baik itu BUMN, BUMD dan Swasta Nasional lainnya dengan mempertimbangkan Sotonomi daerah dan potensi ekonomi kerakyatan sesuai dengan pasal 33 dan 34 UUD 1945.
Sabri pun meminta kepada Fauzi Bowo selaku Gubernur DKI Jakarta, untuk segera menertibkan seluruh aparat Pemda yang terlibat secara brutal dan tidak manusiawi.
Sebab Komnas HAM, melihat adanya pelanggaran berat yang terjadi dalam peristiwa tersebut. Bahkan tokoh masyarakat Tanjung Priok, menghimbau kepada seluruh Warga Tanjung Priok, dan Jakarta Utara untuk tidak terprovokasi dan fitnah hasutan dan kpentingan jangka pendek oleh orang lain. Ditambahkan Amir Tanjung selaku tokoh Paguyuban Banten, jangan ada lagi tragedi Tanjung Priok jilid III. Sebab, menurutnya ada pihak-pihak yang diuntungkan dengan tragedi tersebut.
“Seharusnya pihak pemerintah memperhatikan akumulasi kekecewaan masyarakat Tanjung Priok yang memang kebanyakan hidup digaris kemiskinan,” tandasnya.